Metamorfosa praktek KKN menjadi Kartel Politik

Metamorfosa praktek KKN menjadi Kartel Politik

Dahulu akrab dengan sebuah kalimat atau mungkin bisa dibilang kata kunci yaitu KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) namun kini sepertinya praktek itu telah berkembang semakin pesat dan semakin jahat dengan kata kunci baru yakni Kartel Politik. Kartel yang berarti penyatuan kepentingan ini maksudnya adalah dwifungsi dari “penguasa-pengusaha”, sebagaimana yang dapat dengan mudah kita lihat dan amati hubungan antara dua kelompok yang berbeda ini semakin dekat dan hasilnya sepertinya mereka semakin tidak bisa memisahkan antara kepentingan Negara dengan kepentingan bisnis keluarga atau kelompoknya.
Sebagai contoh Presiden kita SBY telah membentuk Sekgab yaitu Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang dipimpin oleh SBY sendiri bersama Ketua baru Partai Golkar yakni Aburizal bakrie. Koalisi kian kuat sedangakan oposisi semakin tak berdaya. Kekuasaan Negara yang terlalu besar seperti pada zaman orde baru bisa saja terulang lagi, pemerintah bisa jatuh ke tangan Penguasa-pengusaha. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara elite pengusa-pengusaha ini. Pelembagaan koalisi ini seperti meminimalisai persaingan politik bahkan meniadakan kompetitor. Politik dikuasai segelintir elite yang akhirnya melahirkan monopoli untuk mengamankan agenda-agenda terbuka maupun tersembunyi dari elite-elite yang berada di puncak koalisi itu.
Pembentukan Sekgab merupakan bentuk nyata gambaran arah dari pemerintahan SBY sampai 2014, negeri ini sepertinya akan menghadapi kesuraman jika pihak-pihak yang sadar dan mengerti lingkaran setan ini hanya diam tanpa tindakan nyata untuk mencegah semua bidang terutama bisnis dan politik kearah kehancuran yang lebih parah dengan noda praktek-praktek kotor para penguasa-pengusaha. Sikap kritisisme wajib kita persembahkan untuk Sekgab agar organisasi ini dapat bersikap transparan dengan tujuan dan tindakan mereka terhadap bangsa Indonesia, jangan sampai kita didikte dan pasrah dituntun ke dalam jurang kehancuran dari dua bidang utama yakni bisnis dan politik.

Fakta:
Sri Palupi: "Setiap jam 25 anak-anak seperti ini mati. Kita menjadi budak di tanah kita sendiri. 40% daratan kita sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi pertambangan dan kita menjadi budak di negara orang. Tahun 2008, 503 TKI mati di Malaysia, tidak pernah menggerakkan adanya perubahan. Inilah data dan fakta tentang politik kartel. Sedikitnya 35,1 juta hektar hutan kita telah dikuasai oleh korporasi dan 35% daratan kita telah dikuasai oleh korporasi pertambangan."

Inspiration by link:
http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/harkitnas-ancaman-kartel-politik-0
http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1462-kembalinya-politik-kartel.html